Aceh Wetland Forum

30/07/2026

Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera melakukan Gugatan Tindak Administrasi Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.

Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatera melakukan Gugatan Tindak Administrasi Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.

30/07/2026

“We will reject mining until death” ✊🔥

📣 For more than eight years, communities in Beutong Ateuh, Aceh, have resisted mining plans that threaten their forests, livelihoods, history and collective future.

Now, together with Yayasan APEL Green Aceh and backed by 87 organisations from Indonesia and around the world, they are calling on the Aceh Parliament to halt mining permit processes and establish a special committee to investigate how decisions affecting their territory have been made 🔎

Residents say recommendations supporting mining companies were issued without meaningful consultation or public participation. Their struggle is also a defence of the Leuser Ecosystem, one of Sumatra’s most important remaining forest landscapes, and of a territory already vulnerable to severe flooding and other disasters 🐅🦧

🙌 But communities are not simply saying no. They are defending economies rooted in agriculture, non-timber forest products and customary forest management — livelihoods that have sustained Beutong Ateuh for generations.

The question is not whether this territory has a future. It is who gets to decide it ✊

✍️ Based on an article by Yayasan APEL Green Aceh: https://yestolifenotomining.org/indonesia-we-will-reject-mining-until-death-beutong-ateuh-communities-and-87-organizations-worldwide-call-to-save-the-leuser-ecosystem/

04/07/2026

AWF Serahkan Surat Terbuka ke Kementerian Kehutanan RI

Sebanyak 72 organisasi sipil nasional dan internasional melayangkan surat terbuka untuk mendesak penghentian total proyek karbon Danone Group (Livelihoods Fund) dan lembaga sertifikasi Verra di mangrove pesisir timur Aceh.

Berjalan sejak 2011, proyek ini dinilai merugikan serta mengancam ruang hidup masyarakat lokal.

Kamis, 2 Juli 2026, Direktur Eksekutif AWF mewakili 72 lembaga sipil menyerahkan langsung surat terbuka tersebut ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.

Koalisi sipil menilai proyek perdagangan karbon ini melanggengkan komodifikasi alam dan perampasan tanah demi keuntungan investor multinasional.

Akibatnya, hak atas tanah adat terabaikan dan warga lokal hanya dijadikan tenaga kerja murah untuk merawat kawasan yang dikuasai asing.

Selain berdampak sosial, proyek ini juga sarat dengan greenwashing lewat penggelembungan klaim serapan karbon.

Analisis citra Google Earth (2023–2025) menunjukkan indikasi tingginya tingkat kematian pohon mangrove di lapangan.

Fakta ini kontras dengan klaim keberhasilan laporan 2019, sehingga validitas jutaan kredit karbon yang dijual ke korporasi global patut dipertanyakan karena emisinya diduga telah terlepas kembali ke atmosfer.

Koalisi meminta Kementerian Kehutanan RI tidak memasukkan mangrove pesisir timur Aceh ke dalam perjanjian Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Verra.

Pemerintah juga dituntut segera menetapkan hak pengelolaan hutan yang sah bagi masyarakat adat di Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur, serta meningkatkan status 45.000 hektar mangrove menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
Kementerian Kehutanan

03/07/2026

Sebanyak 72 organisasi mendesak pemerintah, Livelihoods Fund dan organisasi standar CO₂ Verra untuk menghentikan perdagangan sertifikat yang berasal dari hutan mangrove Aceh.

Hutan mangrove di Sumatra saat ini dijadikan komoditas dalam perdagangan global sertifikat karbon. Dampaknya terhadap sosial dan lingkungan sangat serius. Sebanyak 72 organisasi mendesak pemerintah, Livelihoods Fund dan organisasi standar CO₂ Verra untuk menghentikan perdagangan sertifikat yang be...

03/07/2026

Stop Perdagangan Karbon Danone Group di Hutan Magrove Aceh!

05/06/2026

Kasus perambahan hutan mangrove di Desa Kuala Geunting, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Namun hingga kini, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dalam kawasan hutan mangrove di Aceh Tamiang ini belum ada penuntasan dari otoritas berwenang.

Sehingga laju deforestasi dan alih fungsi hutan mangrove di kawasan hutan lindung masih terjadi hingga hari ini.
Padahal, Aceh Wetland Forum (AWF) Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembahTari), dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) sudah sudah melaporkan secara resmi kepada Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut RI pada 24 September 2025, agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diproses secara hukum.

—————————

Cases of mangrove forest encroachment in Kuala Geunting Village, Bendahara Subdistrict, Aceh Tamiang Regency, Aceh Province have been occurring for
several years.

However, to date, the development of oil palm plantations in production forest areas and protected forest areas within the mangrove forest area in Aceh Tamiang has not been fully addressed by the authorities.

Consequently, the rate of deforestation and land-use conversion of mangrove forests in protected forest areas continues to this day.

In fact, the Aceh Wetland Forum (AWF), the Sustainable Forest Advocacy Institute (LembahTari), and the Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) have formally reported the matter to the Director of Forestry Complaint Prevention and Handling at the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia on September 24, 2025, urging that the case be immediately followed up and processed through legal channels.

26/05/2026

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar. Allahu Akbar walillaahil hamd 🌙

Di hari yang penuh keberkahan ini, semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terus tumbuh dalam diri kita.

Kami dari keluarga besar Aceh wetland Forum mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M” 🙏🏻

22/05/2026

Yusmadi yusuf, direktur AWF menjadi pemateri dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HMI.

Dalam kesempatan ini, Direktur AWF memberi bukti hasil analisis kerusakan hutan yang terjadi di provinsi Aceh, dan tahun 2025 menjadi indikator terparah kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia.

Full analisis nya (file PDF), teman-teman bisa membaca di awf.or.id 🙌🏻

buletin ginjal bumi edisi Januari 2026 dengan judul “jejak oligarki di hulu DAS, dan zona rawan bencana”

15/05/2026

“Seharunya pemerintah berpihak kepada masyarakat, bukan malah memberi izin pertambangan memasuki pemukiman”- AWF

Selasa, 12 mei 2026. Gelombang penolakan terhadap aktivitas tambang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, kembali menguat. Ratusan masyarakat melakukan pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana dukungan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Bagi masyarakat Beutong Ateuh, hutan bukan hanya bentang alam, tetapi sumber kehidupan. Kawasan ini menjaga sumber air, melindungi wilayah dari longsor dan banjir, serta menjadi ruang hidup masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dan alam sekitar.

———————————

“The government should side with the community, not grant mining permits to enter residential areas.” - AWF

Tuesday, May 12, 2026. Resistance against mining activities in Beutong Ateuh Banggalang Subdistrict, Nagan Raya Regency, Aceh, is growing stronger once again. Hundreds of local residents blocked roads to protest plans supporting mining activities in their area.

For them, the forest is more than just nature, it is their source of life. The forest protects water sources, helps prevent landslides and floods, and supports the livelihoods of communities who depend on the surrounding environment.

EnvironmentalJustice Aceh ClimateJustice SaveTheForest NoMining ProtectWaterSources EcologicalJustice HutanAdalahKehidupan

10/04/2026

Nonton full video “krisi lahan basah” di akun channel Aceh_Wetland atau klik link berikut : 👇🏻

https://youtu.be/y70FdYhc5No